nusakini.com - Ditemui usai acara rapat koordinasi antara Presiden dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, sebenarnya diperlukan komitmen dari para pemimpin lembaga tinggi negara, agar dapat melaksanakan reformasi masalah hukum dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya tidak akan banyak lagi baik pejabat ataupun seseorang yang terkena masalah hukum.

• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran

“Kita harus merumuskan dengan sedemikian rupa, untuk dapat menekan hingga sekecil mungkin terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum,” kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Ia juga menjelaskan, dalam pertemuan itu ada pimpinan lembaga yang mengatakan bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini, masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang yang lama. Komisi III DPR saat ini sedang membahas revisi UU KUHP, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan.

“Kedepannya, kita akan melaksanakan pertemuan seperti ini lagi, untuk memantapkan hal-hal yang telah disampaikan,” pungkasnya. (p/mk)